Titi berkata, UU 7/2017 tentang Pemilu sebenarnya memberikan pelarangan yang beririsan dengan persoalan ini. Namun, kata dia, KPU tidak merujuk pasal-pasal itu untuk membuat regulasi yang lebih depth untuk melarang publikasi lembaga negara yang menampilkan citra capres-cawapres. Selain itu, iklan Kemhan juga memuat details yang mereka klaim sebagai keberhasilan Prabowo https://mylittlebookmark.com/story4509954/the-smart-trick-of-berita-indonesia-that-no-one-is-discussing